Ketua dan tiga hakim PN Jakarta Utara dilporkan ke Ombudsman
Tuesday, 03 September 2013 | 17:38 WIB

Mufid Elban | The Banten Journal | Tangerang Selatan | Banten

Lima pencari kadilan melaporkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara  Siswandriyono, dan tiga anggota majelis hakim R. Anton.P, . I Gede Komang. A dan M. Zaeni ke Komisi Ombudsman Selasa, 3 September atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.  

“Betul, kami sudah menyampaikan laporan pengaduan kepada Komisi Ombudsman tadi pagi,” kata kuasa hukum pencari keadilan itu Ddjunaidi SH kepada The Banten Journal di Ciputat, Tangerang Selatan Selasa 3 September 2013.   

Kelima pencari keadilan tersebut antara lain Jaenal Abidin bin Badlu dan Imah binti Rinin warga Kelurahan Segara Makmur, Latip  bin Palam Cui, warga Kelurahan Pantai Makmur, Suryadi bin Rinin, warga Kelurahan Mekarwangi, Bekasi dan Tinggal bin Mudam, Warga Marunda, Jakarta Utara.

Menurut Djunaidi, kelima kilennya adalah pemenang perkara perdata hak kepemilikan tanah atas tanah seluas 10 hektar di Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 282 PK/Pdt/2010 tanggal 25 Mei 2011.

“Siswandriyono sudah berkali-kali mengabaikan rekomendasi dari Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI bahkan rekomendasi dari Komisi Yudisial, Komnas HAM maupun OMBUDSMAN RI,” kata Djunaidi.

Menurut Djunaidi, perbuatan Siwandriyono sudah menyalahgunakan jabatan dan kewenangan, selain menghalangi jalannya pelaksanaan eksekusi atas tanah milik kliennya dengan modus selalu membuat alasan-alasan yang penuh indikasi mencurigakan untuk tidak mengeluarkan penetapan ekseskusi.

 Djunaidi pun mempertanyakan kewenangan I Gede Komang dan M. Zaeni yang terhitung sejak tanggal 29 Mei 2013 dipindah tugaskan ke PN Kudus dan PN Semarang berdasarkan hasil rapat TPM pada Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI tapi masih memutus perkara a quo pada tanggal 22 Agustus 2013 di PN Jakarta Utara.

“Kalau tidak ada apa-apanya ini tidak mungkin terjadi. Lagi pula tanggal 22 Agusuts itu terjadi pula perubuhan susunan majelis hakim yang memutus perkara secara tiba-tiba dan tanpa diikuti penetapan dari Ketua PN Jakarta Utara,” katanya.

Djunaidi menjelaskan bahwa menurut kebiasaan yang berlaku selama ini dilingkungan peradilan Indonesia, hakim-hakim yang sudah dipindahtugaskan melalui keputusan rapat TPM Dirjen Badilum  Mahkamah Agung RI, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak di tetapkan hakim yang bersangkutan telah tidak boleh lagi menerima perkara dan perkara-perkara yang ada harus sudah di limpahkan kepada hakim lain.

“Dari hasil investigasi kami, diketahui bahwa ternyata perubahan susunan majelis hakim tersebut tidak atas dasar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jika terdapat penetapan, diduga palsu,” katanya.

Perubahan majelis hakim tersebut tidak atas persetujuan Sdr. Mangapul Girsang, SH., selaku hakim anggota sah yang sebelumnya ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Padahal Girsang tidak sedang berhalangan dan ada di kantor saat putusan dibacakan.

“Berdasarkan hal-hal yang telah diutarakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan telah terjadi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan oleh Ketua dan tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memiliki kepentingan terselubung terhadap penanganan perkara No. 344, 359 dan 360/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT,” ujarnya.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang ini masih di tangan majelis hakim yang dilaporkan itu atas alasan belum selesai pengetikan.

“Kami meminta komisioner Ombudsman dapat secepatnya memeriksa Ketua dan tiga hakim PN Jakarta Utara tersebut sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku,” pungkas Djunaidi. 

Related News

Sunday, 18 August 2013 || 00:32 WIB
Tuesday, 20 August 2013 || 15:19 WIB