Puskesmas sumbang THR bagi oknum Dinkes Tangsel
Thursday, 12 September 2013 | 18:22 WIB

Den Jaza Kurniawan | The Banten Journal | Tangsel | Banten 

Aktivis Gerakan Mahasiswa Kosgoro (GMK) mensinyalir adanya penyelewengan Dana Bantuan Operasional (DBO) dan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan (Jampel Jamkes) yang diterima oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Serpong.

Temuan tersebut disampaikan oleh Ahmad Jauhari, ketua GMK kepada The Banten Journal hari Kamis.

Menurut Jauhari, dana sebesar Rp 11 juta untuk bantuan operasional dan Rp 18 juta untuk pelayanan Jaminan kesehatan masyarakat telah dibagi-bagikan dalam bentuk tunjangan hari raya ((THR) kepada beberapa oknum di dinas Keshatan Kota Tangerang Selatan.

 “Temuan ini sudah lama kami sampaikan kepada berbagai pimpinan di Pemerintah Kota Tangerang Selatan, termasuk ke media dan elemen masyarakat namun sejauh ini tidak ada tindak lanjutnya, baik ke Dinas Kesehatan mapun ke Puskesmas Serpong,” kata Jauhari.

Jauhari mengatakan bila dilihat dari jumlah uang yang dibagi-bagi, sangatlah kecil. Namun, tidak menutup kemungkinan, seluruh Puskesmas di Kota tangerang Selatan melakukan hal yang sama.

"Bila satu puskesmas saja menyumbangkan THR sebesar 5 juta kepada Dinas kesehatan dan dikalikan 25 puskesmas yang ada di tujuh kecamatan, maka besaran dana yang diselewengkan mencapai Rp 150 juta,” katanya.

Jauhari menambahkan, GMK menilai uang yang dibagi-bagi itu termasuk gratifikasi dan bila tidak ditanggapi dengan serius, GMK akan turun ke jalan untuk mendesak Walikota agar mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku Gratifikasi dan korupsi di Dinas Kesehatan dan Pusksmas.

Terkait hal tersebut, politisi Parta Golongan Karya Syihabudin mengatakan bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan di puskesmas sudah gratis atau tanpa dipungut bayaran.

"Kesehatan sudah gratis. Kalaupun ada dana di puskesmas, tentu harus dipelajari dan dilihat dahulu asal dana tersebut. Apakah dari APBD atau DAK,"ujarnya, seraya menambhakan untuk lebih terperinci, lebih baik minta konfirmasi ke Komisi II yang membidangi kesehatan.

Related News

Friday, 16 August 2013 || 14:00 WIB
Monday, 26 August 2013 || 17:10 WIB